DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Permendesa PDTT No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan BPK

3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengatur desa (pemerintahan desa, APBDes, pelayanan masyarakat, dll).

MAKSUD & TUJUAN

• Menyediakan pedoman tertulis bagi aparatur Desa Butuh Kidul dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

• Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan desa.

• Menjamin konsistensi dalam pelayanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, jelas, dan adil.

• Mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja desa.

RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua kegiatan pelayanan publik di Desa Butuh Kidul, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

• Pelayanan administrasi kependudukan (surat keterangan, pindah, pendatang, kematian)

• Pelayanan surat menyurat desa (surat keterangan, rekomendasi, izin)

• Pelayanan informasi publik melalui PPID/PID Desa

• Pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban APBDes

• Musyawarah desa / forum masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa

• Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya

DEFINISI / ISTILAH

PROSEDUR PELAKSANAAN

Berikut contoh alur kerja / langkah-kerja umum untuk pelayanan administrasi di Desa Butuh Kidul:

STANDAR WAKTU PELAYANAN

Contoh target waktu pelayanan agar desa bisa menetapkan standar:

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

• Kepala Desa: Menetapkan SOP resmi melalui Keputusan Kepala Desa; mengawasi pelaksanaan serta memastikan ketersediaan sarana dan sumber daya.

• Sekretaris Desa: Memastikan dokumen SOP tersedia, tersosialisasi, dan dipatuhi; mengkoordinasi antar perangkat desa.

• Perangkat Desa (Admin / Urusan / Seksi terkait): Melaksanakan tugas layanan sesuai SOP; melayani masyarakat dengan ramah, cepat dan akurat; menjaga arsip dan dokumentasi.

• PPID Desa / PID: Melayani permintaan informasi publik sesuai regulasi, menjaga transparansi dan hak masyarakat atas informasi.

• Masyarakat: Menyediakan dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan; mengajukan pengaduan bila ada ketidakpuasan.

PENGADUAN / TINDAK LANJUT

1. Penyampaian Pengaduan: Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara langsung di kantor desa, melalui surat, email, atau kotak pengaduan yang tersedia.

2. Pencatatan Pengaduan: Semua pengaduan dicatat dalam buku register pengaduan.

3. Penelaahan: Aparatur desa melakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap pengaduan.

4. Pemberitahuan Jawaban: Balasan kepada pengadu pengaduan disampaikan secara tertulis atau verbal sesuai jenis pengaduan.

5. Pemulihan / Perbaikan: Bila pengaduan valid, desa melakukan perbaikan internal dan tindak lanjut.

6. Evaluasi: Secara berkala (misalnya sebulan sekali), pengaduan dan tindak lanjutnya dievaluasi oleh kepala desa bersama perangkat desa, untuk mencegah pengulangan kesalahan.

PEMANTAUAN & EVALUASI

• Desa melakukan evaluasi SOP secara rutin (misalnya tiap 6 bulan atau tiap tahun) untuk menilai apakah SOP masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi.

• Ada mekanisme feedback dari masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat. (Desa Butuh Kidul sudah memiliki “Survey Kepuasan Masyarakat” terlihat di website desa) butuhkidul.desacantik.id

• Laporan realisasi pelayanan dan evaluasi disampaikan dalam forum Musyawarah Desa / Laporan Kinerja Desa.

SANKSI / KESALAHAN

• Jika petugas desa tidak melaksanakan SOP dengan benar, diberikan teguran lisan atau tertulis.

• Jika ada kerugian masyarakat akibat kelalaian, perlu dilakukan klarifikasi atau kompensasi sesuai ketentuan desa.

• Kepala Desa dapat menaikkan pengawasan jika SOP tidak dipatuhi secara sistematis.